RCNNEWS.ID //PALANGKA RAYA.
Kamis, 23/7/2026.
Gerakan Pemuda (GP) Ansor selama puluhan tahun dikenal luas sebagai organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama yang konsisten menjaga nilai-nilai keislaman, kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan. Reputasi mulia ini dibangun lewat pengabdian panjang para kader di seluruh Indonesia yang senantiasa menempatkan kepentingan umat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Namun, belakangan ini muncul sorotan terkait keterkaitan nama LBH Ansor Provinsi Kalimantan Tengah dalam polemik sengketa lahan di Kota Palangka Raya. Perhatian publik semakin menguat lantaran papan bertuliskan pendampingan dan perlindungan tanah oleh LBH Ansor masih terlihat terpasang di lokasi pembangunan, sementara aktivitas pembangunan di sana tampak tetap berlangsung.
Menurut Ketua Umum Mandau Apang Baludang Bulau (MABB), Abdul Rahman, persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut sengketa hak atas tanah yang merupakan ranah hukum perdata, melainkan juga menyangkut marwah dan nama baik organisasi.
“Kehadiran nama organisasi besar dalam sebuah sengketa yang belum memiliki penyelesaian hukum yang berkekuatan tetap dapat menimbulkan beragam persepsi di tengah masyarakat, apabila tidak disertai penjelasan yang jelas dan transparan,” ujar Abdul Rahman.
Ia menegaskan, masyarakat memahami sepenuhnya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendampingan hukum. Namun, penggunaan nama organisasi yang dihormati seperti GP Ansor dalam suatu perkara harus dilakukan secara profesional, sesuai aturan, dan tidak menimbulkan kesan seolah organisasi secara institusional berpihak pada kepentingan tertentu dalam sengketa yang masih berlangsung.
“Yang menjadi perhatian kami bukan siapa yang benar atau salah dalam sengketa tersebut, melainkan bagaimana nama besar GP Ansor tetap dijaga dari potensi kerusakan yang dapat mengikis kepercayaan publik. Dalam urusan pertanahan, yang harus menjadi penentu adalah alat bukti sah, proses hukum yang berjalan, dan putusan pengadilan—bukan persepsi yang lahir semata karena penggunaan nama atau atribut organisasi,” tegasnya.
Karena itu, Abdul Rahman mewakili MABB dan aspirasi masyarakat memohon kepada Pimpinan Pusat GP Ansor untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Langkah klarifikasi dan evaluasi sesuai mekanisme organisasi dinilai sangat penting, guna memberikan kepastian kepada publik mengenai posisi kelembagaan, serta mencegah anggapan bahwa nama organisasi digunakan di luar mandat atau prosedur yang berlaku.
“Langkah ini bukan untuk menyudutkan GP Ansor. Justru sebaliknya, kami berharap organisasi yang selama ini sangat kami hormati tetap menjadi teladan dalam menjunjung tinggi hukum, etika, dan akuntabilitas,” tambahnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa lahan tersebut untuk senantiasa menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Penyelesaian perselisihan sebaiknya ditempuh melalui jalur yang objektif, transparan, dan berkeadilan, agar tidak menimbulkan konflik sosial yang lebih luas di tengah masyarakat.
“Marwah organisasi dibangun lewat perjuangan panjang, namun dapat dipertanyakan publik apabila nama besarnya dikaitkan dengan polemik yang belum jelas kebenarannya. Oleh sebab itu, kami berharap Pimpinan Pusat GP Ansor mengambil langkah yang arif dan proporsional demi menjaga kehormatan organisasi, melindungi nama baik seluruh kader, serta memastikan setiap penggunaan nama dan atribut GP Ansor selaras dengan nilai-nilai organisasi dan prinsip penegakan hukum yang adil,” pungkas Abdul Rahman.
Pada akhirnya, ia meyakini bahwa GP Ansor adalah organisasi besar yang lahir untuk mengabdi kepada umat dan bangsa, bukan untuk terseret dalam polemik kepentingan pribadi atau golongan. Sikap tegas dari Pimpinan Pusat GP Ansor dinilai sangat dinantikan untuk menjaga marwah organisasi, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan seluruh jajaran tetap berdiri kokoh di atas prinsip keadilan, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap hukum.
(Hariyoso).
