RCNNEWS.ID //MUARA TEWEH.
Konflik lahan antara warga Desa Muara Pari dan PT Nusa Persada Resources (NPR) semakin memanas, namun satu hal yang tidak bisa ditawar: keadilan tidak boleh lahir di atas meja, harus berdiri di atas tanah yang diukur secara nyata.
Pada 5 November 2026, tujuh organisasi masyarakat Dayak yang tergabung dalam GATANG UTUS turun ke halaman Kantor Bupati Barito Utara dalam aksi damai. Tidak ada keributan, tetapi pesan yang disampaikan sangat keras dan tegas. Kehadiran seluruh unsur terkait melalui Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS) Kabupaten Barito Utara menjadi bukti bahwa suara rakyat tetap didengar dengan kedamaian.
Menindaklanjuti aksi tersebut, pada 9 Oktober 2026 digelar rapat di Ruang Rapat A Setda Barito Utara. Yudan Baya, penerima kuasa warga Desa Muara Pari, menyampaikan apresiasinya terhadap respon cepat Pemda dan Tim PKS. Namun satu syarat tidak bisa ditunda:
“Kami sangat berharap tim PKS berkenan melakukan pengukuran ke lahan. Siapapun yang menerima tali asih, sepanjang atas dasar pengukuran faktual di lapangan, kami terima,
Tanpa Ukur di Lapangan, Semua Batal. “tegasnya.”
Penanggung jawab aksi, Jhon Kennedy, berbicara tanpa tedeng aling-aling. Ia menegaskan, apapun kesimpulan atau keputusan yang dikeluarkan, bila tidak berbasis pengukuran faktual di lapangan, akan ditolak mentah-mentah.
“Keadilan dalam pemberian tali asih hanya bisa lahir dari pengukuran faktual, dibuktikan dengan bukti kelola yang sah dan telah diverifikasi tim verifikasi desa yang diminta sendiri oleh perusahaan. Bukan sekadar kesepakatan di ruangan ber-AC.”
Kekecewaan mendalam tertuju pada langkah yang dianggap kurang profesional dari PT NPR. Jhon menuding, perusahaan justru terkesan membiarkan konflik berlarut-larut, bahkan berpotensi membangun perpecahan di tengah masyarakat.
“Jangan terkesan mereka membangun konflik antar warga. Berikan tali asih kepada yang benar-benar berhak, yang punya legalitas, bukti kelola, dan berdasarkan pengukuran nyata di lapangan. Jika ini dijalankan, masalah selesai. Sederhana saja.”
Yang paling mendasar: Surat Bupati Barito Utara Nomor 500/118/Eksda tanggal 14 September 2026 yang secara tegas menyatakan proses sebelumnya tidak sah dan menetapkan aturan baru yang jelas, seolah belum mendapat perhatian serius dari pihak terkait.
“Mereka berani mengabaikan surat Bupati itu? Bupati sudah memberikan jalan keluar yang baik. Laksanakan saja sesuai ketentuan di dalamnya, masalah selesai. Kalau tidak, kami pastikan perjuangan ini terus berlanjut di daerah, di Jakarta, melalui jalur hukum maupun jalur aspirasi rakyat. Kami tidak akan berhenti.”
Lembaga Penengah Harus Netral
Pemerintah Kabupaten telah menetapkan kedudukan sebagai fasilitator dan mediator yang netral. Artinya, tidak boleh ada pihak yang didahulukan. Lahan harus dinyatakan bersih dan jelas, dokumen diverifikasi ulang, dan suara masyarakat termasuk ormas dan warga pengelola tidak boleh dipinggirkan.
RCNNEWS.ID membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak PT Nusa Persada Resources untuk menyampaikan tanggapan, klarifikasi, maupun hak jawab terkait pemberitaan ini. Kami berkomitmen menyajikan informasi yang seimbang, objektif, dan adil bagi semua pihak. Silakan sampaikan tanggapan Anda melalui saluran resmi redaksi kami.
(Hariyoso).
