RCNNEWS.ID //Palangka Raya.
Meskipun anggaran daerah mengalami penurunan signifikan dari Rp10,3 triliun menjadi sekitar Rp5,3 triliun akibat kebijakan efisiensi pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap menjadikan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebagai prioritas utama.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Agustiar Sabran dalam kegiatan sosialisasi KHBS yang berlangsung di Istana Isen Mulang, Rabu (10/3/2026). Menurutnya, kondisi anggaran yang terbatas mengharuskan pemerintah lebih selektif dalam menetapkan prioritas, namun program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat akan tetap dijalankan.
“KHBS dirancang sebagai bantuan terpadu yang mencakup berbagai sektor mulai pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial. Tujuannya adalah agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara melalui layanan yang terintegrasi,” jelas Gubernur Agustiar.
Wakil Gubernur Edy Pratowo menambahkan, KHBS bukan hanya sebatas bantuan tunai atau pangan, melainkan juga berperan sebagai pintu gerbang akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah. Melalui kartu ini, warga dapat mengakses program beasiswa, layanan kesehatan BPJS, serta dukungan untuk sektor pertanian dan perikanan.
“Program ini merupakan langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar yang mereka butuhkan,” ujar Edy.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalteng Rangga Lesmana menyatakan bahwa distribusi kartu telah mencapai sekitar 90 persen dan telah sampai ke tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Tahapan selanjutnya adalah melakukan verifikasi serta validasi di lapangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Kita akan memastikan setiap bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerimanya,” ungkap Rangga.
Pemerintah Provinsi Kalteng berharap dengan KHBS, berbagai program bantuan dapat lebih terkoordinasi dan berdampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tengah menghadapi keterbatasan anggaran.
Kegiatan sosialisasi juga diikuti oleh Plt Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung, jajaran kepala perangkat daerah, insan pers, serta perwakilan organisasi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dari Persatuan Tunanetra Indonesia Kalteng.
(Hariyoso).
