RCNNEWS.ID //Muara Teweh.
Senin, 9/3/2026.
Desa Muara Pari di Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menjadi sorotan setelah banyak pembangunan yang terhenti dan sarana publik yang tidak selesai, sementara pemerintah desa diduga menggunakan dana desa untuk membeli kendaraan baru dengan gaya hidup yang dianggap hedonis.
Hal ini diungkapkan beberapa tokoh masyarakat dan mantan aparat desa yang enggan menyebutkan nama kepada awak media di Muara Teweh baru-baru ini. Mereka mengaku prihatin karena beberapa fasilitas penting tidak dapat dimanfaatkan masyarakat.
Balai Pertemuan desa yang seharusnya bisa digunakan untuk aktivitas warga telah dibiarkan mangkrak selama beberapa tahun. Padahal awalnya hanya perlu renovasi ringan, pihak pemdes malah memutuskan untuk melakukan rehab total yang hingga kini belum rampung. Tak hanya itu, jembatan penyeberangan di Jalan Meranti yang menghubungkan wilayah RT.03 dengan Desa Muara Pari juga pernah dibongkar padahal sudah beberapa kali direnovasi sebelumnya.
Sementara itu, pihak pemdes dikatakan telah membeli sekitar delapan unit sepeda motor yang digunakan aparat desa untuk berbagai keperluan, namun dinilai seperti digunakan sebagai kendaraan pribadi. Semua pembelian tersebut berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
Baru-baru ini, pemdes kembali membeli satu unit mobil Hilux warna hitam dengan anggaran dari dana desa. Masyarakat mengaku tidak mengetahui proses pembelian tersebut karena tidak pernah diadakan rapat koordinasi atau penyampaian informasi yang jelas kepada seluruh warga.
“Mohon kepada Bupati Barito Utara agar segera melakukan pemeriksaan langsung ke Desa Muara Pari untuk melihat kondisi yang sebenarnya,” ujar salah satu sumber. Mereka mengaku telah beberapa kali mengajukan keluhan namun tidak mendapatkan tanggapan apapun.
Selain itu, masyarakat juga mengharapkan Bupati, Inspektorat, dan pihak terkait melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa selama beberapa tahun terakhir. Mereka menduga adanya praktik yang tidak benar, mengingat tidak ada lagi papan informasi (Baleho) yang memaparkan anggaran dan penggunaan DD seperti biasa. Selain itu, kinerja aparat desa diduga dinilai kurang maksimal karena banyak yang jarang aktif di kantor dan lebih fokus pada urusan luar, termasuk dugaan adanya praktik jual beli lahan yang berkaitan dengan investasi tambang batu bara yang hingga kini masih menjadi sumber sengketa dan gugatan hukum terhadap beberapa oknum pemerintah desa.
(Hariyoso).
