RCNNEWS.ID //SERUYAN.
Penggunaan anggaran Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (P4) untuk membiayai tour wisata anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Seruyan ke Yogyakarta tahun 2024 menuai sorotan publik, menyusul temuan serius dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait relevansi anggaran dan ketidaksesuaian belanja yang mencapai Rp135.345.000.
Kegiatan yang berlangsung pada 11–17 November 2024 dianggarkan melalui APBD Perubahan pada sub kegiatan Pembentukan Paskibraka, dengan alasan memberikan reward kepada peserta. Namun, penggunaan dana ideologi untuk kegiatan rekreatif ini tidak sesuai dengan indikator kinerja program yang tercantum dalam dokumen perencanaan, yang lebih fokus pada pembinaan nilai ideologi dan karakter kebangsaan.
Dalam DPA Perubahan, target kinerja sub kegiatan tersebut mencakup terpenuhinya jumlah Paskibraka dan persentase masyarakat yang dibina di bidang ideologi Pancasila. Tidak ada satupun indikator yang secara eksplisit mengaitkan program P4 dengan kegiatan tour wisata.
Selain persoalan relevansi, BPK juga menemukan tidak adanya laporan pelaksanaan kegiatan meskipun anggaran telah direalisasikan. Lebih lanjut, hasil konfirmasi langsung kepada Hotel Cube Yogyakarta dan Aquarius Boutique Sampit menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data belanja penginapan dan makan minum yang dicatat dengan kondisi sebenarnya, dengan total selisih mencapai Rp135.345.000.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Seruyan, Agus Suharto, saat dikonfirmasi Rabu (14/1/26) menyatakan temuan BPK telah ditindaklanjuti dengan pengembalian. “Info terakhir sudah selesai, hasil temuan BPK tersebut langsung dikembalikan,” ujarnya.
Namun hingga berita ini diterbitkan, Agus belum dapat merinci tiga poin krusial: kapan pengembalian dilakukan, apakah seluruh nilai temuan telah dikembalikan, serta mekanisme pengembalian ke kas daerah. Belum juga ada penjelasan mengenai penyebab awal munculnya temuan, alasan tidak adanya laporan pelaksanaan, dan bagaimana pengawasan internal berjalan saat kegiatan berlangsung.
Dalam konfirmasi lanjutan, Agus menyebut dirinya masih perlu berkoordinasi dengan Sekretaris Badan Kesbangpol untuk memberikan klarifikasi lebih detail. Sementara itu, pejabat yang pernah menjabat sebagai Plt Kepala Badan Kesbangpol juga menyatakan belum bisa memberikan keterangan substansi dan perlu izin pimpinan untuk menjawab pertanyaan terkait.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan luas terkait rasionalitas perencanaan dan akuntabilitas belanja APBD di Pemerintah Kabupaten Seruyan. Ruang klarifikasi lanjutan masih terbuka bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan lebih detail demi kepentingan publik.
(Hariyoso).
Sumber : Seputarkalimantan.id
